Pembangunan Di Negara Berkembang

Negara berkembang adalah negara yang sedang membangun menuju negara modern. Didalamnya terdapat suatu proses perubahan di segala bidang kehidupan yang dilakukan secara sengaja berdasarkan suatu rencana tertentu. Untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia yang menuntut adanya perubahan sosial dan budaya sebagai pendukung keberhasilannya.
• Sifat / Karakteristik / Ciri-Ciri Negara Berkembang Di Dunia
Negara yang sedang berkembang seperti Indonesia memiliki karakter atau ciri sebagai berikut :
1. Tingkat Pertumbuhan Penduduk Tinggi
Tingkat pertambahan penduduk di negara berkembang umumnya lebih tinggi dua hingga empat kali lipat dari negara maju. Hal ini disebabkan oleh tingkat pendidikan dan budaya di negara berkembang yang berbeda dengan di negara maju. Hal tersebut dapat mengakibatkan banyak masalah di masa depan yang berkaitan dengan makanan, rumah, pekerjaan, pendidikan, dan lain sebagainya.
2. Tingkat Pengangguran Tinggi
Akibat dari tingginya pertumbuhan penduduk mengakibatkan persaingan untuk mendapatkan pekerjaan menjadi tinggi. Jumlah tenaga kerja lebih banyak daripada kesempatan lapangan kerja yang tersedia dan tungkat pertumbuhan keduanya yang tidak seimbang dari waktu ke waktu.
3. Tingkat Produktivitas Rendah
Jumlah faktor produksi yang terbatas yang tidak diimbangi dengan jumlah angkatan kerja mengakibatkan lemahnya daya beli sehingga sektor usaha mengalami kesulitan untuk meningkatkan produksinya.
4. Kualitas Hidup Rendah
Akibat rendahnya tingkat penghasilan, masyarakat mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan, dll. Banyak yang kekurangan gizi, tidak bisa baca tulis, rentan terkena penyakit, dan lain sebagainya.
5. Ketergantungan Pada Sektor Pertanian / Primer
Umumnya masyakat adalah bermata pencaharian petani dengan ketergantungan yang tinggi akan hasil sektor pertanian.
6. Pasar & Informasi Tidak Sempurna
Kondisi perekonomian negara berkembang kurang berkompetisi sehingga masih dikuasai oleh usaha monopoli, oligopoli, monopsoni dan oligopsoni. Informasi di pasar hanya dikuasai oleh sekelompok orang saja
7. Tingkat Ketergantungan Pada Angkatan Kerja Tinggi
Perbandingan jumlah penduduk yang masuk dalam kategori angkatan kerja dengan penduduk non angkatan kerja di negara sedang berkembang nilainya berbeda dengan dengan di negara maju. Dengan demikian di negara maju penduduk yang berada dalam usia nonproduktif lebih banyak bergantung pada yang masuk angkatan kerja.
8. Ketergantungan Tinggi Pada Perekonomian Eksternal Yang Rentan
Negara berkembang umumnya memiliki ketergantungan tinggi pada perekonomian luar negeri yang bersifat rentan akibat hanya mengandalkan ekspor komoditas primer yang tidak menentu.
Ciri-ciri lainnya dari negara yang sedang berkembang :
1. Tidak cukup makan.
2. Struktur agraria lemah, karena pemilikan tanah yang kecil.
3. Industri kurang berkembang di sebagian daerah.
4. Tidak banyak menggunakan yang dibangkitkan dengan mesin.
5. Ketergantungan ekonomi, karena perusahaan-perusahaan besar ada di tangan orang asing, atau negara tersebut masih tergantung pada luar negeri.
6. Struktur sosial yang masih feodal (menggunakan paham lama).
7. Tingkat pengangguran yang sangat besar jumlahnya dan tersebar di beberapa wilayah.
8. Tingkat pengajaran rendah atau mutu pendidikan yang kurang baik.
9. Angka kelahiran tinggi.
10. Kesehatan yang kurang memadai.
11. Orientasi kepada tradisi dan kepada kelompok.
12. Kekayaan alam belum diolah semaksimal mungkin.

Saat ini permasalahan tersebut cukup serius dan setiap negara berkembang harus melakukan proses perubahan ke arah modernisasi dengan cara melaksanakan pembangunan di segala bidang. Akan tetapi, pada kenyataannya tidak semua pembangunan tersebut membawa kemajuan. Sering pada bidang-bidang tertentu bisa juga mengalami kemunduran.

Apabila mengalami kemajuan, berarti :
1. Masyarakat menerima adanya suatu perubahan dengan segala resikonya.
2. Masyarakat harus menyadari bahwa perubahan tersebut memang sengaja dilakukan oleh masyarakat itu sendiri.
Karena hanya dengan perubahan melalui pembangunan akan diperoleh suatu kemajuan yang akan meningkatkan taraf kehidupan.
Apabila mengalami kemunduran, berarti masyarakat kurang siap menerima perubahan yang terjadi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:
1. Terlalu banyak kekuatan dominan yang tidak menyetujui adanya perubahan.
2. Terjadinya revolusi yang mengakibatkan masyarakat mengalami disorganisasi.
3. Perubahan yang terlalu cepat karena terjadi bencana alam.
4. Dalam negara yang sedang dijajah, pihak penjajah memaksakan perubahan.

Masalah yang sering dihadapi oleh masyarakat dan bangsa dalam suatu negara berkembang yang sedang berkembang adalah:
1. Kemiskinan, dan hal ini memang sangat mengkhwatirkan.
2. Kebodohan dan keterbelakangan.
3. Kurangnya tenaga ahli di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Kesehatan.
5. Pendidikan.
6. Ketahanan nasional.
Oleh karena itu, pembangunan di negara berkembang harus dilakukan semaksimal mungkin. Hal ini tidak lain adalah untuk mengatasi permasalahan-permasalahn di atas. Secara umum, permasalahan yang dihadapi oleh negara berkembang seperti yang terdapat di Asia, Afrika, dan Amerika Latin adalah tingkat kehidupan yang rendah, tingkat produktivitas yang rendah, dan pertumbuhan populasi serta tanggungan beban yang tinggi.

Kesenjangan Sosial Ekonomi
Kesenjangan sosial ekonomi merupakan suatu keadaan yang tidak seimbang di bidang sosial ekonomidalam kehidupan masyarakat. Atau adanya jurang pemisah yang semakin lebar antara si kaya dan si miskin. Kesenjangan ini timbul sebagai suatu kedaan yang menggambarkan tidak adanya kesamaan kemampuan dari para warga masyarakat di bidang sosial dan ekonomi. Ada individu dalam masyarakat yang mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungannya. Sehingga dapat mencapai kedudukan sosial ekonomi yang tinggi. Seperti menduduki jabatan tertentu atau berhasil menjadi orang kaya. Tetapi ada juga individu yang mengalami kesulitan untuk menyesuaikan dengan tuntutan lingkungannya, sehingga tidak dapat meraih suatu status sosial dan ekonomi yang tinggi. Seperti hidupnya miskin, menjadi pengangguran, atau menjadi pekerja rendahan (buruh).

Berdasarkan sejarah kehidupan manusia, gejala yang menggambarkan kedaaan kaya dan miskin secara berdampingan dalam kehidupan masyarakat tidak merupakan masalah sosial. Atau merupakan gejala sosial yang wajar terjadi dalam perkembangan masyarakat. Tetapi setelah masyarakat berencana melakukan modernisasi di segala bidang penghidupan, terutama di bidang industrialisasi/ekonomi, maka timbullah nilai-nilai sosial yang baru. Seperti munculnya konsep masyarakat tradisional dan masyarakat modern, masyarakat ekonomi maju dan masyarakat ekonomi terbelakang, sehingga muncul sebagai makhluk sosial. Pada waktu itulah individu sadar akan kedudukan sosial dan ekonominya, sehingga menggolongkan dirinya sebagai orang kaya dan miskin. Kemiskinan kemudian dianggap sebagai pemicu masalah sosial yang sangat dibenci oleh masyarakat.

Diikuti oleh timbulnya kecemburuan sosial, tindakan provokasi, dan aksi-aksi sosial warga masyarakat miskin, seperti berupa gerakan demontrasi atau pemogokan dari pekerja rendahan (buruh). Tuntutan kebebasan berusaha, kenaikan gajiatau upah, dan lain sebagainya. Kemudian muncul anggapan bahwa lembaga ekonomi masyarakat belum berfungsi dengan baik. Sehingga perlu dibenahi agar lebih adil dan merata.

Bila tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh, maka hal-hal yang bersifat kriminalitas (kejahatan) tumbuh subur dengan baik. Seperti korupsi, kolusi, nepotisme, pencurian, perkelahian, pembunuhan, penipuan, dan lain sebagainya. Tindak kriminalitas ini berhubungan langsung dengan kondisi dan proses-proses sosial ekonomi. Secara umum seperti terjadinya gerak dan perubahan sosial, persaingan dan pertentangan, konflik budaya, ideologi, politik, ekonomi, agama, dan lain-lain. Sebagai wujud imitasi (tiruan), kompensasi, identifikasi, konsepsi pribadi, dan kekecewaan yang agresif tanpa bisa berpikir panjang lagi.

Dari uraian diatas akhirnya kita tahu bahwa masalah sosial ekonomi merupakan hasil dari perkembangan masyarakat dan perubahan zaman yang begitu cepat. Terlebih lagi saat memasuki era perdagangan bebas nanti.

Pengertian Administrasi Pembangunan.
Sebelum memberikan definisi kerja dari administrasi pembangunan, Dr. S.P. Siagian, MPA, memisahkan pokok pengertian dari administrasi pembangunan. Menurutnya administrasi pembangunan meliputi dua pengertian, yaitu administrasi dan pembangunan. Dalam bukunya yang berjudul Filsafat Administrasi, 1973:13, dia mengemukakan bahwa : “administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan daripada keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya ditentukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.”
Dan mengenai pembangunan, dalam bukunya yang berjudul “Administrasi Pembangunan”, SP. Siagian mendefinisikan sebagai: “Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perobahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation-building).”
Dari definisi pembangunan menurut Siagian tersebut, maka jelas dapat kita lihat pokok-pokok ide yang tersurat, yaitu adanya suatu proses yang terus menerus, usaha yang dilakukan dengan perencanaan, orientasi pada perubahan yang signifikan dari keadaan sebelumnya, memiliki arah yang lebih modern dalam artian luas yang mencakup seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, memiliki tujuan utama untuk membina bangsa.
Definisi kerja (working definition) dari Administrasi Pembangunan menurut Siagian adalah “seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu masyarakat untuk memperbaiki tata kehidupannya sebagai suatu bangsa dalam berbagai aspek kehidupan bangsa tersebut dalam rangka usaha pencapaian tujuan yang telah ditentukan.”
Namun sekedar perbandingan untuk dapat memberikan rumusan definisi mengenai administrasi pembangunan yang mudah diingat tanpa mengurangi unsur yang ada, ada baiknya apabila kita juga melihat pendapat dari para cendekia yang lain.
Menurut Paul Meadows dalam bukunya “Motivation For Change and Development Administration, 1968:86 mendefinisikan :”Development administration can be regarded as the public management of economic and social change in term of deliberate public policy. The development administrator is concerned with guiding change.”
Kurang lebih artinya sebagai berikut : Administrasi Pembangunan dapat didefinisikan sebagai kegiatan mengatur masyarakat dibidang ekonomi dan perubahan sosial dalam hal menetapkan kebijakan publik. Administrator pembangunan mempunyai kaitan dengan memandu perubahan yang dimaksud.
Hiram S. Phillips mengemukakan bahwa :“The term of Development Administration is used ….. rather than the traditional term of Public Administration to indicate the need for a dynamic process designed particularly to meet requirements of social and economics changes.”
Kurang lebih maksudnya adalah :“Istilah Administrasi Pembangunan digunakan ….. berbanding dengan istilah Administrasi pemerintahan yang tradisional untuk menandai adanya kebutuhan akan suatu proses yang dinamis, terutama sekali merancang untuk menemukan kebutuhan berkaitan dengan perubahan sosial dan ekonomi.”
Edward W. Weidner lebih spesifik merumuskan sebagai berikut :“Development administration is defined as administrative development and the administration of development programmes. For the administration of the development, it is necessary that the administrative machinery itself should be improved and developed to enable a well coordinated and multi functional approach towards solving national problem on development.”Kurang lebih arti dalam bahasa Indonesianya adalah:“Administrasi Pembangunan menggambarkan sebagai suatu pengembangan yang administratif dan administrasi dalam program pengembangan. Karena administrasi menyangkut pengembangan, maka perlu bahwa perangkat yang administratif sendiri harus ditingkatkan dan dikembangkan agar memungkinkan dalam mengkoordinir dan melakukan pendekatan multi fungsional ke arah pemecahan masalah nasional pada dalam pembangunan.”
Bintoro Tjokroamidjojo dalam bukunya Pengantar Administrasi Pembangunan mengemukakan bahwa:“Proses pengendalian usaha (administrasi) oleh negara/pemerintah untuk merealisir pertumbuhan yang direncanakan ke arah suatu keadaan yang dianggap lebih baik dan kemajuan di dalam berbagai aspek kehidupan bangsa.”
Dari beberapa definisi tersebut, terdapat kesamaan ide pokok, yaitu :
1. Adanya suatu proses. Proses disini berarti suatu usaha yang dilakukan secara terus menerus.
2. Adanya administrator, dalam hal ini adalah pemerintah atau negara.
3. Adanya masyarakat.
4. Perubahan dan Modernisasi. Yang maksudnya adalah keinginan perubahan kearah yang lebih baik yang multi dimensi, dari aspek ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dan juga administrasi.
PROSEDUR PENYUSUNAN ANGGARAN
1. Untuk menerapkan penyusunan anggaran berdasarkan kinerja yang menggambarkan klasifikasi anggaran berdasarkan kegiatan dan fungsi maka anggaran harus disusun oleh setiap Satuan Kerja yang mewakili fungsi pemerintahan daerah dengan mengacu pada Rencana Strategik (Renstra) masing-masing. Renstra ini harus disusun oleh Satuan Kerja dalam koherensi dengan Program Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Propeda). Berdasarkan Renstra, setiap Satuan Kerja menyusun usulan OKA yang mencakup OKA Pendapatan (dulu Daftar Isian Pendapatan Daerah), Belanja Operasi (dulu mirip dengan Daftar Usulan Kegiatan Daerah), Belanja Modal (dulu mirip dengan Daftar Usulan Pembangunan Daerah), usulan Lembaran Kerja (LK), Petunjuk Operasional (PO). Jika Pemerintah Daerah masih mengeluarkan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada), maka seluruh OKA yang disusun berdasarkan Renstra ini masih harus disesuaikan sedapat mungkin dengan Repetada.
2. Setelah usulan OKA, LK dan PO disusun, masing-masing Satuan Kerja menyerahkan usulan OKA, LK dan OKA tersebut kepada Unit Anggaran untuk dikonsolidasikan menjadi OKA Konsolidasi Pemda secara keseluruhan. Pengkonsolidasian OKA oleh Unit Anggaran dimaksudkan tidak saja untuk merekam seluruh kegiatan dan dana yang diusulkan oleh masing-masing Satuan Kerja, melainkan yang lebih penting adalah untuk meyakinkan apakah usulan kegiatan telah sesuai dengan target rencana yang telah ditetapkan dalam renstra. Sesudah konsolidasi OKA, Unit Anggaran menyusun Draft RAPBD dan menyerahkan ke Panitia Anggaran
3. Panitia Anggaran yang terdiri atas Bappeda, Unit Pengawasan Daerah, Unit-unit Keuangan, Unit Perlengkapan, Unit Pembinaan Pendapatan Daerah, melakukan penelahaan terhadap Draft RAPBD. Penelaahan anggaran oleh Panitia Anggaran ini jauh lebih mendalam dan mencakup pertimbangan yang lebih luas seperti kesesuaian dengan Program Pembangunan Nasional (Propenas), Repetada, prediksi pendapatan daerah, evaluasi teknis pelaksanaan, dukungan kelembagaan dan sumber daya manusia, dan keselarasan antar regional serta arah pembangunan nasional.
4. Hasil penelaahan oleh Panitia Anggaran berupa RAPBD diserahkan ke DPRD kepada Unit Anggaran untuk dibahas secara bersama antara Panitia Anggaran dnegan DPRD. Jika ada unsur-unsur dalam RAPBD yang perlu diperbaiki maka Panitia Anggaran memperbaiki RAPBD tersebut. Hasil perbaikan tersebut dibahas lagi untuk disetujui DPRD menjadi APBD. APBD yang telah disetujui oleh DPRD diserahkan ke Unit Anggaran.
5. APBD selanjutnya disahkan oleh Pemerintah. APBD yang telah disahkan didistribusikan ke Unit Perbendaharaan sebagai acuan dalam penerbitan SPMU, Unit Pembukuan sebagai dokumen sumber untuk pembukuan APBD, dan Arsip di Unit Anggaran.
6. Setelah APBD disahkan oleh pemerintah, Unit Anggaran melakukan pembahasan Otorisasi Kredit Anggaran, Lembaran Kerja, dan Petunjuk Operasi dengan Satuan Kerja. Selanjutnya OKA, LK, dan PO yang telah disetujui didistribusikan ke Satuan Kerja untuk pengajuan SPP, Unit Perbendaharaan untuk penerbitan SPMU, Unit Pembukuan sebagai dokumen sumber pembukuan alokasi anggaran dan satu Arsip di Unit Anggaran.
7. Berdasarkan OKA, PO, dan LK Unit Perbendaharaan menyusun Surat Keputusan Otorisasi dalam rangka pengendalian Kas Daerah.
8. Berdasarkan APBD Unit Pembukuan melakukan proses akuntansi anggaran. Sedangkan OKA, PO, dan LK digunakan oleh Unit Pembukuan sebagai dasar melakukan proses Akuntansi Alokasi Anggaran.
Proses Penyusunan Anggaran
Penyusunan anggaran diawali dengan penentuan sasaran dan kebijakan yang ditentukan. Asumsi dan batasan sangat diperlukan agar anggaran yang disusun dapat dipergunakan sebagai alat untuk meramalkan dalam rangka pencapaian sasaran yang ditentukan semula. Sasaran itu diharapkan dapat dicapai melalui proyeksi serta penyusunan kriteria program terpilih.

Perencanaan dan Penganggaran
Perencanaan pengeluaran pemerintah ini dilaksanakan oleh dua lembaga yang bertanggungjawab terhadap penerimaan dan pengeluaran yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Penerapan operasional penganggaran disesuaikan dengan perencanaan pengeluaran secara keseluruhan sehingga antara perencanaan dan penganggaran mempunyai tugas yang berbeda.

Mempersiapkan dan Menyampaikan Rencana Anggaran
Di Indonesia persiapan penyusunan anggaran ini dilaksanakan oleh Bappenas. Penyusunan ini dimulai dengan mengevaluasi pelaksanaan anggaran tahun yang sedang berjalan kemudian menilai usulan dari departemen terkait dan pemerintah daerah. Usulan-usulan ini setelah dibahas dengan mempertimbangkan sumber-sumber dana yang tersedia, tersusun dalam rencana anggaran berikutnya yang dituangkan dalam Nota Keuangan.

Pembiayaan Program dan Proyek dalam APBN
Program dan proyek yang direncanakan dalam repeta dibiayai dari dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) baik yang bersumber dari rupiah murni maupun pinjaman luar negeri. Karena pembiayaannya itu berasal dari sumber APBN, maka mekanisme perencanaan dan pembiayaannya harus mengikuti mekanisme APBN yang berlaku.

Daftar Usulan Program (DUP)

II. TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM
Tujuan Program

Sasaran Program

Dampak Program

REKAPITULASI RENCANA PROGRAM
PEMBANGUNAN TAHUN………
No. Program Rupiah Murni Dana Program Pinjaman/ Hibah Luar Negeri

Jumlah
A.n. Menteri / Ketua Departemen

…………………………………….

Apabila program itu sementara dapat diterima, maka program itu dikelompokkan dalam klasifikasi fungsional (sector, subsektor, dan program), dan disusunlah Satuan 2 untuk departemen yang bersangkutan.

Untuk memudahkan evaluasi, biasanya Bappenas dan Departemen Keuangan telah memberi pengarahan kepada departemen/ lembaga maupun daerah untuk menyampaikan DUP dengan batas pagu anggran yang terbuka. Usulan dengan pagu terbuka tersebut walaupun mempunyai keuntungan yaitu memperoleh informasi yang seluas-luasnya tentang kebutuhan proyek, tetapi apabila pengusulannya hanya merupakan shopping list maka pihak pengelola anggaran yang mengevaluasi mendapat kesulitan untuk menilai mana yang prioritas dan mana yang tidak prioritas.

DAFTAR ISIAN PROYEK
T.A. 2001
I. UMUM
Departemen/Lembaga : Kode Proyek :
Kode : Program :
Unit Propinsi : Sub sektor :
Kode : Sektor :
Nomor SP – DIP :
1. Nama Proyek :
2. Lokasi : Propinsi :
Kabupaten :
3. a.Pemimpin Proyek :
Jabatan :
Alamat Pos :
b. Bendaharawan proyek :
Jabatan :
Alamat Pos :
4. a. Anggaran Proyek : Rp.
1) Rupiah Murni : Rp.
2) Bantuan Luar Negeri : Rp.
a) Pinjaman Luar Negeri :
(1) Valuta Asing : US$ Rp.
(2) RPLN : Rp.
b) Hibah : Rp.
(1) Valuta Asing : US$ Rp.
(2) RHLN : Rp.
b.Rincian Bantuan Luar Negeri : 5. a. Proyek Dimulai Tahun :

b. Proyek diperkirakan selesai tahun :
6. Tujuan Pembangunan Proyek :

7. Sasaran Proyek Tahun :

8. Bagian Proyek dan Tolak Ukur :
01. PENYULUHAN HUKUM LAMPUNG
01.0101 ADMINISTRASI PROYEK
01.7101 PENYULUHAN DAN PENYEBARAN INFORMASI

No. SUMBER BLN
No.NPLN/Tahun
No.Register PAGU
1.Pagu Total
2. Pagu Proyek
Valuta Asing Perkiraan penarikan
1.s/d tahun lalu
2. Tahun ini
US$ Rincian & Cara Penarikan (PP,PL,RK) Dana Pendamping :
1. Rupiah Murni
2. RPLN
Kode Dana Kode Dana Rp(X1000) Kode Rp. (X1000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

About these ads

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s